TRIBUNNEWS.COM – Mantan Wakil Presiden, Jusuf Kalla mengungkapkan, pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan rakyat bukanlah hal yang mudah, termasuk keputusan untuk menaikkan harga BBM.

Tokoh senior Partai Golkar yang akrab disapa JK ini pernah mewakili pemerintah mengumumkan kenaikan harga BBM pada masa jabatannya mendampingi dua presiden berbeda, yaitu Presiden SBY dan Presiden Jokowi.

“Dalam sejarah Indonesia, kita pernah menaikkan BBM sebesar 128 persen satu kali naik dan sama sekali tidak ada demo. Saya hitung kita boros dengan subsidi, rugi negara. Kalau begini orang akan jalan-jalan pakai mobil dan motor, yang rugi masyarakat miskin,” jelasnya.

Lantas, dirinya memberikan solusi untuk menghadapi situasi ekonomi saat BBM naik pada saat itu. Terutama, memberikan solusi tanpa membebani rakyat.

“Bagaimana menaikkan tanpa membebani rakyat kecil. Kita naikkan, tapi bagi rakyat kecil kita bagikan bantuan langsung tunai (BLT) pada hari yang sama,” ujarnya.

Salah satu solusi tokoh besar partai Golkar ini adalah pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi rakyat yang tidak mampu. Pemerintah pada saat itu peduli dan turun langsung ke masyarakat.

Menurut JK, dalam pengambilan keputusan, penting bagi seorang pemimpin untuk dapat mempertimbangkan berbagai hal. Mulai dari kalkulasi, pro-kontra, hingga bagaimana mengomunikasikannya kepada masyarakat.

“Jadi Anda (sebagai pemimpin) berani ambil keputusan dengan segala risikonya, tahu kalkulasinya dengan betul, Anda tahu pro kontranya, Anda tahu posisi rakyat yang kita bela, Anda tahu cara berkomunikasi kepada rakyat,” jelasnya.

Ia menyampaikan bahwa dengan subsidi BBM yang terus diberikan pemerintah, justru dapat membuat anggaran pemerintah menjadi berkurang sehingga tidak bisa melakukan pembangunan.

“Menjaga inflasi tidak naik dengan cara menaikkan subsidi BBM. Akibatnya, anggaran jebol tidak bisa membuat jalan dan lainnya,” ujar JK. 

Padahal, jika dialihkan untuk pembangunan, subsidi BBM senilai Rp502 triliun dapat dipergunakan untuk membangun di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

Subsidi tersebut setara dengan 3.333 rumah sakit kelas menengah dengan kisaran biaya pembangunan Rp150 miliar per unit, 41.666 puskesmas dengan kisaran biaya Rp12 miliar per unit, 227.886 sekolah dasar  dengan kisaran biaya Rp12 miliar per unit, dan jalan tol baru sepanjang 3.501 km 142,8 miliar per kilometer.

Terkenal sebagai juru runding, pada masa jabatannya JK berhasil menyelesaikan konflik di beberapa daerah, masalah sosial, dan menjaga situasi ekonomi tetap baik.

“Pemimpin harus konsisten kepada keputusannya. Pemimpin harus mengambil keputusan dan juga mengambil risiko,” tutupnya.





Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published.