Kamis, 1 September 2022 – 21:46 WIB

VIVA Nasional – Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum (JAM PIDUM) Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menerima Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka kasus obstruction of justice atau menghalangi penyidikan dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J atau Nofriansyah Yosua Hutabarat.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Ketut Sumedana mengatakan, surat pemberitahuan penetapan tersangka dikirim Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri ada 2 gelombang,  yakni pada 24 Agustus dan 31 Agustus 2022.

Untuk surat tiga tersangka yakni eks Wakaden B Biro Paminal Divisi Propam Polri, AKBP Arif Rahman Arifin (AR); eks PA Kasubbag Riksa Baggaketika Rowabprof Divisi Propam Polri, Kompol Baiquni Wibowo (BW); dan eks PS Kasubbag Audit Baggaketika Rowabprof Divisi Propam Polri, Kompol Chuk Putranto (CK) diterima pada 26 Agustus 2022.

Kemudian, surat tersangka Karo Paminal Divisi Propam Polri, Brigjen Hendra Kurniawan (HK); eks Kaden A Biro Paminal Divisi Propam Polri, Kombes Agus Nurpatria (ANP); dan eks Kasubnit I Subdit III Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, AKP Irfan Widyanto (IW) baru diterima 1 September.

“Tersangka ARA, tersangka CP, dan tersangka BW surat dari Dittipidsiber Bareskrim tanggal 24 Agustus 2022. Lalu tersangka HK, tersangka AN dan tersangka IW suratnya baru diterima JAM Pidum pada 1 September 2022,” kata Sumedana melalui keterangan tertulis pada Kamis, 1 September 2022.

Adapun 6 orang tersangka tersebut, jelas dia, karena diduga melakukan tindak pidana tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan/atau mengakibatkan sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya dan/atau dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik orang lain atau milik publik dan/atau menghalangi, menghilangkan bukti elektronik

“Hal tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 jo. Pasal 33 dan/atau Pasal 48 Ayat (1) jo. Pasal 32 Ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan/atau Pasal 221 Ayat (1) ke-2 dan 233 KUHP jo. Pasal 55 KUHP dan/atau Pasal 56 KUHP,” jelas dia.



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published.