TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Saat ini independensi hakim belum sepenuhnya terwujud karena masih adaanya putusan yang menguntungkan pihak-pihak tertentu.

Hakim belum sepenuhnya mengikuti nilai-nilai objektif dalam menjalankan tugas dan terdesak oleh nilai subjektif sehingga terjadi pergeseran-pergeseran nilai, yakni dari nilai objektif ke nilai subjektif.

Hal ini disampaikan Henry Indraguna kepada wartawan usai sidang Disertasi Program Doktor Hukum (S3) Program Pascasarjana Universitas Borobudur, di Jakarta belum lama ini.

“Perlu  reorientasi terhadap nilai-nilai yang menjadi pedoman hakim dalam menjalankan tugas, kontrol sosial dan kontrol budaya untuk mengembalikan nilai-nilai yang tercemar, terputus dan hilang itu,” kata Henry.

Baca juga: Jokowi: KY Harus Pastikan Calon Hakim Agung yang Diusulkan ke DPR Berkompeten

Founder Firma Hukum Henry Indraguna and Partners ini menambahkan, hakim dalam menangani perkara harus bersifat independen dan berintegitas, supaya putusan yang dikeluarkan dapat menciptakan rasa keadilan, dikarenakan seorang hakim terikat dalam kode etik profesi hakim yang mengharuskan hakim bersikap jujur, adil dan berintegritas.

“Objektivitas hakim dalam memutus merupakan bentuk penegakan hak asasi manusia di bidang peradilan, salah satu upaya mewujudkan objektivitas hakim dalam peradilan yaitu menggunakan sistem majelis hakim dalam persidangan,” katanya.

Ditambah Vice President Kongres Advokat Indonesia (KAI) ini, pengawasan terhadap hakim dalam menangani perkara diperlukan pemberian kewenangan terhadap Komisi Yudisial untuk menetapkan sanksi bukan hanya sebatas memberikan rekomendasi.

Henry mengusulkan kewenangan Komisi Yudisial (KY) sebagai lembaga yang menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim lebih diperkuat yakni memberikan sanksi kepada hakim yang terbukti melanggar peraturan dan undang-undang.

“Melalui optimalisasi pengawasan hakim secara eksternal memang sudah ada lembaga KY namun sifatnya hanya rekomendasi ke Mahkamah Agung (MA). Seharusnya KY diberi kewenangan yang luas untuk memutuskan salah atau tidak dengan memberikan sanksi pidana,” ujar Henry.

Baca juga: Kasus Suap Rp 1,3 M, KY Proses Dugaan Pelanggaran Etik Hakim Itong yang Jadi Tersangka KPK

Anggota Dewan Pakar Partai Golkar ini menyarankan, perlu penegakan sanksi yang tegas terhadap hakim, yang tidak dapat mencerminkan integritas dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan kode etik profesi hakim, dan penerapan sanksi terhadap sumpah jabatan hakim dengan sanksi pidana.

Sementara terkait diraihnya gelar doktor, anggota Tim Ahli Bidang Hukum dan Perundang-Undangan Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia (Wantimpres) ini menyusun disertasi dengan judul Membangun Integritas Hakim Guna Mewujudkan Independensi Hakim Dikaitkan Putusan Berkeadilan Melalui Optimalisasi Pengawasan Eksternal.

Di depan ujian terbuka dengan Promotor Prof Dr. Faisal Santiago, SH, MM dan Co-promotor Dr. Suparno, SH, MH, Promovendus Henry Indraguna dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan (cum laude) dengan IPK 3,98.

Ujian Doktor Ilmu Hukum Henry Indraguna tersebut dihadiri Anggota Wantimpres Dr. (HC). dr. H. R. Agung Laksono, Anggota Komisi X DPR RI Fraksi Partai Nasdem Hj Titik Prasetyowati Verdi, SH.MH, Senator di DPD RI Hj. Fahira Idris, S.E., M.H, Presiden Kongres Advokat Indonesi (KAI) Adv. Dr. Tjoetjoe S Hermanto, Direktur Alfarmart Solihin.





Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published.