TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Direktur Eksekutif Vox Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago, menilai publik sangat berharap Pemilu 2024 dapat diikuti lebih dari dua poros koalisi dan dua pasangan calon.

“Kita tentu saja sangat risih dengan pendapat politisi yang merasa tidak mempermasalahkan kalau kontestasi elektoral pilpres 2024 nanti hanya diikuti 2 (dua) kandidat capres-cawapres, kembali “head to head” (bipolar) seperti yang pernah terjadi dalam dua kali pemilu sebelumnya “rematch pilpres” kontestasi elektoral diikuti 2 (dua) pasangan capres-cawapres,” kata Pangi Syarwi Chaniago dalam pesan yang diterima Tribunnews, Jumat (9/8/2022).

Menurutnya, politisi yang tidak mempermasalahkan fenomena Pilpres hanya diikuti dua pasang capres-cawapres adalah politisi yang tidak mau belajar dari fakta politik masa lalu.

“Bagaimana kita merasakan dan menyaksikan langsung kerusakannya akibat “polarisasi isu” dan “politik identitas” yang menyebabkan keterbelahan publik pada pilpres 2019, lukanya cukup menganga dan lebar, puncak dari keterbelahan itu kita bisa menyaksikan bagaimana pengeroyokan terhadap Ade Armando,” kata dia.

Pangi menjelaskan ada tiga cara yang mesti dilakukan untuk meredam “politik identitas” dan “keterbelahan publik” dalam kontestasi elektoral pilpres 2024.

“Pertama, calon presiden minimal harus ada 3 pasang calon presiden, sehingga ada pemecah gelombang agar tidak terulang kembali kontestasi “rematch” pilpres 2014 dan 2019 dengan kekuatan “head to head” (bipolar) bertumpu pada dua kutub pasangan calon presiden,” kata dia.

Kedua, dikatakan Pangi, harus ada penegakan hukum yang adil “tanpa diskriminatif” terhadap para buzzer politik, tim sukses, relawan maupun calon presiden.

Apabila terbukti mengunakan/mengoreng politik identitas dijadikan sebagai komoditas politik, mesti ada sangsi yang keras dan tegas berupa pidana dan pemotogan masa waktu kampanye agar ada efek jerah.

Baca juga: Segera Diumumkan, NasDem Pastikan Anies Baswedan Siap Diusung Sebagai Capres 2024

“Ketiga, harus ada “konsensus” dan komitmen bersama untuk “tidak” lagi menggunakan “narasi politik identitas” dan isu-isu “SARA” yang jelas merusak tatanan simpul kehidupan berbangsa dan bernegara,” pungkasnya.





Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published.